Ibukota – Sepuluh tahun terakhir berubah menjadi periode penuh tantangan dan juga pembaharuan bagi Indonesia.
Dalam rentang waktu ini, rakyat menghadapi bervariasi insiden besar dari transisi pemerintahan, dampak pandemi global COVID-19, hingga langkah-langkah pemulihan dunia usaha yang tersebut berlangsung bertahap. Di berada dalam semua tantangan tersebut, salah satu indikator penting yang digunakan terus jadi perhatian adalah tingkat kemiskinan.
Data di satu dekade terakhir menunjukkan bahwa penurunan bilangan bulat kemiskinan tiada selalu berjalan mulus. Meskipun ada kemajuan signifikan, perjalanan menuju keberadaan yang tersebut lebih lanjut sejahtera bagi seluruh rakyat Nusantara masih dipenuhi tantangan.
Tingkat kemiskinan Nusantara pada 10 tahun terakhir
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan data bahwa total penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 jt orang, yang mana merupakan bilangan bulat terendah pada satu dekade.
Jika ditarik ke belakang sejak Maret 2014, jumlah agregat penduduk miskin ketika itu adalah 28,28 jt pendatang (11,25%). Selama 10 tahun, jumlah agregat yang dimaksud turun sekitar 3,06 jt warga atau turun 2,22 persen poin. Rata-rata, jumlah agregat penduduk miskin berkurang sekitar 300.000 pendatang per tahun.
Berikut ringkasan datanya:
- Maret 2014: 28,28 jt pemukim (11,25%)
- Maret 2019: 25,14 jt pendatang (9,41%)
- Maret 2020: 26,42 jt warga (9,78%) – pandemi COVID-19
- Maret 2021: 27,54 jt khalayak (10,14%) – puncak dampak pandemi
- Maret 2024: 25,22 jt warga (9,03%) – nomor terendah dekade ini.
Angka kemiskinan terendah di 10 Tahun
Menariknya, walaupun ekonomi global belum sepenuhnya stabil, Indonesi justru mencatatkan capaian penting. Tiap Maret 2024, hitungan kemiskinan nasional turun berubah jadi 9,03 persen, dari sebelumnya 9,36 persen pada Maret 2023. Jumlah penduduk miskin juga turun bermetamorfosis menjadi sekitar 25,22 jt warga bilangan bulat terendah di satu dekade terakhir.
Secara rata-rata, penduduk yang diantaranya pada kategori miskin adalah dia yang digunakan memiliki pengeluaran di bawah Rp582.932 per kapita per bulan. Dari jumlah agregat tersebut, sekitar 74 persen digunakan untuk keinginan makanan sebesar Rp433.906, sedangkan sisanya sebesar Rp149.026 dialokasikan untuk keperluan non-makanan seperti pendidikan, kesehatan, kemudian transportasi.
Jika dilihat dari sisi rumah tangga, rata-rata keluarga miskin pada Nusantara miliki 4,78 penduduk anggota. Dengan asumsi ini, maka garis kemiskinan per rumah tangga berada pada hitungan Rp2.786.415 per bulan. Artinya, apabila satu rumah tangga tidak ada mampu memenuhi keinginan dasar dengan pengeluaran sebesar itu, maka mereka tergolong di kategori miskin.
Penurunan bilangan kemiskinan juga terjadi dalam daerah
Tren penurunan ini tidaklah belaka terbentuk secara nasional, tapi juga terlihat dalam beragam daerah, baik kota maupun desa.
- Di wilayah perkotaan, bilangan kemiskinan turun dari 7,29 persen menjadi 7,09 persen.
- Sementara ke perdesaan, turun dari 12,22 persen berubah menjadi 11,79 persen.
Wilayah Bali serta Nusa Tenggara bahkan mencatatkan data penurunan tertinggi di periode ini.
Tak berhenti ke situ, ketimpangan kegiatan ekonomi yang mana tercermin dari rasio gini juga menunjukkan perbaikan. Angka rasio gini pada Maret 2024 tercatat 0,379, tambahan rendah dibandingkan 0,388 pada Maret tahun sebelumnya, lalu berada pada bawah level sebelum pandemi. Artinya, distribusi pengeluaran warga berubah menjadi sedikit lebih tinggi merata.
Pemerintah menyampaikan bahwa capaian ini tak lepas dari membaiknya aktivitas kegiatan ekonomi domestik serta beragam acara bantuan sosial, khususnya pada waktu menghadapi kenaikan harga jual pangan di awal 2024.
Artikel ini disadur dari Angka kemiskinan Indonesia satu dekade terakhir turun, simak datanya
