Dhaka, Bangladesh – otoritas transisi Bangladesh secara resmi melarang seluruh aktivitas Partai Kejuaraan Awami milik mantan Utama Menteri Sheikh Hasina pada Hari Sabtu (10/5), hingga rute pengadilan terhadap para pemimpin dan juga partai yang dimaksud selesai dilakukan.
“Telah diputuskan untuk melarang semua aktivitas Partai Kompetisi Awami, baik di dalam dunia nyata maupun ruang digital, berdasarkan Undang-Undang Anti-Terorisme, hingga Mahkamah Pidana Internasional (ICT) menyelesaikan rute peradilan terhadap partai juga para pemimpinnya,” ujar penasihat urusan hukum, Asif Nazrul, terhadap wartawan usai rapat darurat Dewan Penasihat yang dipimpin oleh pemimpin pengganti Muhammad Yunus.
Dalam penghadapan tersebut, komite juga mengubah peraturan terkait ICT dengan memasukkan ketentuan yang memungkinkan pengadilan terhadap partai politik, afiliasi, maupun kelompok pendukung.
Sebuah laporan kelompok pencari fakta PBB menyebutkan bahwa sekitar 1.400 orang, diantaranya 13 persen di antaranya adalah anak-anak, tewas pada rentang waktu Juli hingga Agustus tahun lalu, pada aksi pemberontakan yang digunakan dipimpin oleh peserta didik juga berujung pada jatuhnya pemerintahan Hasina.
PBB menuduh Sheikh Hasina juga Partai Kompetisi Awami terlibat di kejahatan terhadap kemanusiaan.
Namun, Hasina maupun partainya membantah tuduhan yang dimaksud juga menegaskan bahwa rute peradilan ini bermotif politik.
Sebelumnya, pada 2013, Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh menjatuhkan hukuman berakhir terhadap para pemimpin partai oposisi Bangladesh Nationalist Party (BNP) serta Bangladesh Jamaat-e-Islami melawan dugaan kejahatan selama Perang Kemerdekaan Bangladesh tahun 1971.
Keputusan yang disebutkan sempat menuai kritik, baik dalam di negeri maupun dari komunitas internasional, dikarenakan dianggap tak memenuhi standar hukum internasional.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Bangladesh larang Liga Awami, Hasina dituduh kejahatan kemanusiaan
