JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tersebut menghapus kuota impor untuk beberapa orang komoditas strategis. Langkah yang disebutkan sebagai bentuk reformasi kegiatan ekonomi yang digunakan progresif dan juga berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah kritis membongkar tata niaga yang dimaksud selama ini dikuasai kelompok rente dan juga praktik bukan sehat.
“Presiden mengambil langkah yang tepat lalu berani. Ini adalah membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang digunakan lebih tinggi efisien dan juga transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor bukan boleh dilepaskan begitu semata tanpa pengaman dan juga kebijakan penyeimbang. Negara masih mempunyai tanggung jawab untuk melakukan konfirmasi bahwa produsen pada negeri tiada tergilas pada kompetisi bursa bebas yang belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku perniagaan nasional, teristimewa yang mana selama ini menopang keinginan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup akibat banjir barang impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan di kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan bidang substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang dimaksud mampu memproduksi barang yang selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan cuma bicara persoalan membuka pintu, tapi juga tentang menyiapkan dapur sendiri. Menguatkan sektor substitusi impor adalah kunci kemandirian dunia usaha jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengumumkan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun tetap memperlihatkan harus diarahkan secara strategis agar mengupayakan ketahanan sektor ekonomi nasional.
“Impor harus selektif kemudian bersifat komplementer, tidak substitusi terhadap apa yang dimaksud bisa saja diproduksi dalam pada negeri. Kita sanggup memperluas hubungan dagang, tapi masih dengan keberpihakan pada sektor kemudian petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang tersebut adil serta timbal balik. Jika Indonesia membuka lingkungan ekonomi bagi produk-produk negara mitra, maka akses bursa ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden telah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pangsa dan juga keberpihakan terhadap pembangunan lapangan usaha nasional,” tandasnya.
