Ibukota – Menyelenggarakan pesta pernikahan dengan menghentikan jalan umum sudah bermetamorfosis menjadi praktik umum ke bervariasi wilayah di Indonesia. Meski sudah ada lazim dilakukan, tindakan ini tidak ada dapat direalisasikan secara sembarangan oleh sebab itu menyangkut penyelenggaraan ruang umum yang dimaksud bisa saja mengganggu ketertiban umum lalu kelancaran setelah itu lintas.
Oleh akibat itu, pemerintah sudah menetapkan aturan hukum yang dimaksud mengatur pemanfaatan jalan umum untuk kepentingan pribadi, salah satunya acara pernikahan. Aturan ini bertujuan mempertahankan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga kepentingan warga luas yang juga menggunakan infrastruktur umum tersebut.
Landasan hukum
Penggunaan jalan umum untuk kegiatan selain setelah itu lintas diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan (UU LLAJ) juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Negara Indonesia (Perkapolri) Nomor 10 Tahun 2012. Kedua peraturan ini memberikan pedoman mengenai pengelolaan serta pengawasan terhadap pemakaian jalan yang dimaksud tidak untuk kepentingan umum, seperti kegiatan pribadi.
Menurut pasal-pasal pada peraturan tersebut, pemakaian jalan untuk kepentingan pribadi, diantaranya acara pernikahan, diperbolehkan dengan kriteria sudah mendapatkan izin dari pihak berwenang. Hal ini bertujuan untuk melakukan konfirmasi bahwa kegiatan yang dimaksud tiada mengganggu ketertiban umum juga kelancaran setelah itu lintas di dalam sekitar area yang bersangkutan.
Prosedur pengajuan izin
Untuk menangguhkan jalan umum pada rangka acara pernikahan, pengurus harus mengajukan izin terhadap pihak kepolisian sesuai dengan klasifikasi jalan:
– Jalan nasional atau provinsi: Izin diajukan terhadap Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
– Jalan kabupaten atau kota: Izin diajukan untuk Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).
– Jalan desa atau lingkungan: Izin diajukan terhadap Kepala Kepolisian Industri (Kapolsek).
Permohonan izin harus disertai dengan rencana kegiatan, durasi penutupan jalan, dan juga alternatif jalur kemudian lintas yang digunakan dapat digunakan selama acara berlangsung.
Sanksi melawan pelanggaran
Menutup jalan umum tanpa izin dapat dikenakan sanksi administratif, yang tersebut meliputi peringatan keras tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, hingga pencabutan izin. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera lalu menghindari penyalahgunaan ruang publik.
Jika penutupan jalan yang dimaksud menyebabkan kelainan penting terhadap keselamatan sesudah itu lintas, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 192 ayat (1) KUHP. Pelaku dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun sebagai bentuk hukuman melawan tindakan yang mana membahayakan keselamatan umum.
Pertimbangan sosial dan juga aspek keselamatan
Selain aspek hukum, menghentikan jalan umum untuk acara pribadi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap komunitas sekitar. Penutupan jalan dapat mengganggu aktivitas warga, akses darurat, dan juga kelancaran sesudah itu lintas.
Oleh dikarenakan itu, penting bagi pelaksana acara untuk berkoordinasi dengan pihak terkait lalu menjamin bahwa penutupan jalan tak menyebabkan kerugian bagi rakyat umum.
Dapat disimpulkan, menyembunyikan jalan umum untuk acara pernikahan diperbolehkan dengan persyaratan sudah mendapatkan izin dari pihak berwenang lalu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Penyelenggara acara harus mematuhi prosedur yang berlaku untuk mengelakkan sanksi hukum juga melindungi ketertiban umum.
Artikel ini disadur dari Ini aturan hukum menutup jalan umum untuk acara pernikahan











