Seoul – Korea Selatan serta China menyelenggarakan dialog maritim tingkat kerja ke Seoul pada Rabu (23/4), menurut sebagian sumber diplomatik, di berada dalam meningkatnya ketegangan terkait beberapa kerangka baja yang dibangun Beijing ke wilayah perairan tumpang tindih di dalam Laut Kuning.
Dialog ini berlangsung pasca kedua negara terlibat ketegangan pada Februari kemudian di dalam Zona Maritim Sementara (Provisional Maritime Zone/PMZ) dekat pesisir barat daya Korea Selatan, sewaktu otoritas China menghalangi kapal Korea Selatan yang hendak memeriksa bentuk baja milik China yang dimaksud dibangun di wilayah tersebut.
PMZ merupakan zona laut tumpang tindih yang tersebut satu di antaranya di wilayah batas perekonomian eksklusif (ZEE) kedua negara.
Korea Selatan dan juga China melakukan penandatanganan kesepakatan pada tahun 2000 yang dimaksud memperbolehkan kapal-kapal nelayan mereka itu beroperasi dalam sana serta secara bersatu mengatur sumber daya laut, dengan larangan terhadap aktivitas lain selain navigasi juga perikanan.
Pihak China bersikeras bahwa rangka yang disebutkan merupakan tambak ikan komersial, kemudian menyatakan bahwa Korea Selatan tidaklah memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan.
China diketahui telah lama memasang dua pelampung semi-submersible ke wilayah PMZ, setiap pada 2018 serta 2024. Selain itu, pada 2022, Beijing merancang sebuah susunan baja masih yang tersebut diyakini berasal dari wadah pengeboran minyak yang mana telah tiada digunakan.
Beijing mengeklaim bahwa dua pelampung yang dimaksud adalah sarana budi daya ikan salmon, sementara rangka masih yang dimaksud dilengkapi landasan helikopter yang disebutkan dibangun sebagai sarana pengelolaan akuakultur.
Namun, penyelenggaraan struktur-struktur yang disebutkan — yang dimaksud mungkin melanggar perjanjian — memacu Korea Selatan untuk menangani hambatan yang dimaksud dengan sikap lebih besar tegas, mengingat rekam jejak China di beraneka sengketa wilayah, seperti dengan Filipina di Laut Cina Selatan juga dengan Negeri Sakura di Laut Cina Timur.
Dalam pembicaraan pada Rabu itu, Seoul diperkirakan akan mengangkat isu yang dimaksud untuk menguatkan seruannya demi merawat stabilitas pada PMZ. Seoul menekankan tidak ada ada aktivitas China pada perairan tumpang tindih yang disebutkan yang dimaksud akan memengaruhi hak maritimnya yang digunakan “sah juga sesuai hukum”.
Pada Senin, Menteri Kelautan Kang Do-hyung mengutarakan lembaga pemerintah terkait sedang meninjau semua opsi yang tersebut memungkinkan, satu di antaranya tindakan timbal balik, untuk menangani kesulitan tersebut.
"Kami menangani permasalahan ini dengan sangat serius, khususnya dari sudut pandang pentingnya isu ini lalu keinginan untuk mempertahankan wilayah maritim kami," kata Kang di konferensi pers.
"Kami sedang meninjau berubah-ubah kemungkinan tanggapan, diantaranya tindakan proporsional … yang tersebut dapat diimplementasikan secara efektif," ucapnya.
Kang sebelumnya juga menyatakan pemerintah akan memulai tahapan untuk mengalokasikan anggaran untuk mendirikan infrastruktur budidaya sebagai tindakan balasan.
Namun, pada Senin, Kang menyatakan belum ada langkah akhir yang mana diambil.
Sumber: Yonhap-OANA
Artikel ini disadur dari Korsel dan China bahas maritim di tengah ketegangan Laut Kuning
