Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Maharani: Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Maharani: Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat bicara perihal sikap sang ibu sekaligus pimpinan partainya, Megawati Soekarnoputri yang sempat menolak keras Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Puan menjelaskan, sikap Megawati itu dinyatakan sebelum DPR juga pemerintah mengeksplorasi sama-sama RUU TNI.

Ia mengatakan, hasil pembahasan RUU TNI sudah pernah dijelaskan oleh Panja juga pimpinan DPR. “Ya itu kan sebelum kita bahas bersama. Dan hasilnya seperti apa, tadi kan di konferensi pers sudah ada disebarkan hasil dari panja yang mana akan diputuskan,” terang Puan ketika ditemui di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Indonesia Pusat, Mulai Pekan (17/3/2025).

Saat disinggung sikap Fraksi PDIP terkait RUU TNI, Puan tak menjawab lugas. Ia hanya saja mengatakan, pihaknya hadir untuk meluruskan hal-hal yang tersebut dianggap tak sesuai ketentuan.

“Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan jikalau kemudian ada hal-hal yang dimaksud kemudian tiada sesuai dengan apa yang mana kemudian kami anggap itu bukan sesuai,” terang Puan.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan menolak RUU TNI serta Polri lantaran dianggap bertentangan dengan TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI kemudian Polri.

Hal itu disampaikan Megawati pada pidato kebangsaan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo pada DKI Jakarta Concert Hall lantai 15 iNews Tower, Kompleks MNC Center, Kebon Sirih, Ibukota Indonesia Pusat, Selasa (30/7/2024).

“Nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setujulah yang RUU TNI-Polri gitu. Loh kok gak dilihat sumbernya, itu TAP MPR loh, yang namanya ketika jadi satu, saya yang memisahkan, Presiden loh bukanlah Megawati,” kata Megawati.

Menurutnya, TAP MPR RI yang tersebut diterbitkan masa dirinya jadi Presiden itu harus dijalankan. Megawati mempertanyakan maksud DPR RI yang dimaksud ingin menyetarakan TNI kemudian Polri lewat revisi undang-undang.

“TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa? Yaudah gausah deh ini ini dulu,” tutur Megawati.