DKI Jakarta – Komunikasi kebijakan pemerintah adalah istilah yang digunakan digunakan pada paduan kajian ilmu komunikasi lalu kebijakan pemerintah yang dimaksud berkaitan dengan aktivitas urusan politik negara.
Selain itu, komunikasi kebijakan pemerintah pun memegang peran krusial sebagai penghubung antara pemerintah kemudian masyarakat.
Lantas, apa sebenarnya arti komunikasi urusan politik serta fungsinya bagi keberlangsungan suatu negara? Berikut penjelasannya.
Arti komunikasi politik
Komunikasi kebijakan pemerintah dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan-pesan politik, baik secara verbal maupun non-verbal, yang mana dilaksanakan oleh individu, kelompok, atau lembaga terhadap khalayak luas dengan tujuan mempengaruhi sikap, perilaku, serta pemikiran urusan politik masyarakat.
Pesan-pesan ini dapat merupakan kebijakan pemerintah, inisiatif partai politik, hingga opini yang digunakan sedang berprogres di sedang masyarakat.
Komunikasi kebijakan pemerintah juga dapat diartikan sebagai komunikasi antara pihak yang digunakan memerintah dan juga yang mana diperintah, pada mana langkah-langkah ini melibatkan salah satu unsur komunikasi kebijakan pemerintah yakni komunikator dan juga komunikan politik.
Unsur-unsur komunikasi politik
Unsur komunikasi kebijakan pemerintah adalah komponen dasar yang membentuk langkah-langkah komunikasi di politik, yang digunakan meliputi pihak-pihak serta elemen-elemen yang tersebut terlibat di penyampaian dan juga penerimaan instruksi politik.
Unsur ini saling berinteraksi membentuk langkah-langkah komunikasi urusan politik yang tersebut efektif, di mana arahan urusan politik dapat tersampaikan dengan jelas, diterima, lalu mempengaruhi sikap atau perilaku kebijakan pemerintah masyarakat.
Selain komunikator politik, berikut 5 unsur lengkap dari komunikasi politik.
1. Komunikator politik
Komunikator adalah pihak yang tersebut mengirimkan instruksi politik. Mereka bisa saja tokoh kebijakan pemerintah seperti presiden, menteri, anggota DPR, partai politik, lembaga pemerintah, media massa, atau kelompok-kelompok masyarakat yang mana memiliki peran pada menyampaikan informasi politik.
2. Pesan politik
Pesan urusan politik adalah isi atau informasi yang digunakan disampaikan pada komunikasi politik. Pesan kebijakan pemerintah sanggup merupakan pidato, pernyataan, kebijakan, pamflet, berita, atau bentuk lain yang tersebut mengandung makna politik, baik secara verbal atau non-verbal, tertoreh atau tidak ada tertulis, hingga terbuka atau tertutup.
3. Media Massa politik
Media adalah sarana yang mana dipakai untuk menyampaikan arahan urusan politik dari komunikator terhadap komunikan. Contohnya melalui media elektronik, media digital, media cetak, atau perjumpaan secara langsung.
4. Komunikan atau sasaran politik
Komunikan adalah penerima instruksi politik, yaitu warga umum atau kelompok tertentu yang berubah jadi target penyampaian komunikasi politik. Komunikan yang digunakan dimaksud dapat buruh, mahasiswa, pengusaha, atau komunitas sipil lainnya.
5. Feedback (efek politik)
Feedback adalah efek atau respon dari komunikan pasca menerima arahan kebijakan pemerintah dari komunikator, ke mana komunikan dapat menyadari makna kebijakan pemerintah serta mengetahui keadaan sistem pemerintahan.
Fungsi komunikasi politik
Komunikasi kebijakan pemerintah berfungsi penting pada sistem kebijakan pemerintah lantaran sebagai sarana utama untuk menyampaikan arahan urusan politik untuk penduduk luas.
Fungsi dasar komunikasi urusan politik adalah memberikan informasi yang digunakan akurat mengenai kebijakan, program, dan juga isu-isu kebijakan pemerintah yang digunakan sedang berlangsung, sehingga penduduk dapat memahami situasi kebijakan pemerintah kemudian pemerintahan.
Selain itu, komunikasi urusan politik juga berfungsi mempertahankan nilai-nilai tradisi serta norma kebijakan pemerintah yang digunakan berubah menjadi landasan hidup bernegara juga bernegara.
Dalam sosialisasi politik, komunikasi urusan politik berubah menjadi hal utama untuk mendidik, mengenalkan sistem politik, hak serta kewajiban kebijakan pemerintah bagi rakyat negara.
Komunikasi urusan politik juga bersifat persuasif, sehingga dapat menggerakkan terjadinya inovasi sosial lalu kebijakan pemerintah yang tersebut positif.
Kemudian, komunikasi kebijakan pemerintah berperan sebagai kontrol sosial dengan memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan hak jawab dan juga pendapat, yang tersebut akhirnya dapat meningkatkan partisipasi kebijakan pemerintah publik.
Dengan demikian, komunikasi kebijakan pemerintah tiada semata-mata merupakan menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk opini, memotivasi, dan juga menyimpan stabilitas urusan politik di penduduk dan juga pemerintahan.
Artikel ini disadur dari Mengenal arti, unsur, serta fungsi komunikasi politik
