Ibukota – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik menyoroti peran penting dari keterlibatan perempuan di misi serta perjanjian perdamaian dunia.
“Agar perjanjian perdamaian bisa saja berkelanjutan kemudian memiliki kredibilitas, perempuan harus terlibat di pembicaraan. Perempuan juga penting berubah menjadi bagian dari delegasi yang mencari perdamaian,” kata Wamenlu Kravik ditemui usai acara Simposium ASEAN Institute for Peace and Reconciliation(ASEAN-IPR) di Jakarta, Selasa.
Kravik menuturkan bahwa perwakilan perempuan yang dimaksud berperan terlibat pada mencari perdamaian, merupakan bagian penting dari strategi nasional negaranya. Keseriusan yang disebutkan salah satunya tercermin pada Rencana Aksi Nasional kelima mengenai perempuan, perdamaian, kemudian keamanan.
Dia menjelaskan bahwa sebuah perjanjian perdamaian, yang tersebut memiliki kredibilitas dan juga legitimasi, harus dianggap sah oleh rakyat yang tersebut terdampak.
Dan tentu saja, perempuan adalah bagian dari komunitas yang rutin kali menderita akibat konflik sehingga upaya perdamaian kemudian rekonsiliasi efektif, perempuan harus terlibat sebagai bagian dari solusi, kata Kravik.
Pejabat Norwegia yang dimaksud turut mengapresiasi upaya yang mana direalisasikan ASEAN untuk membantu peranan perempuan di perjanjian perdamaian melalui Lembaga ASEAN untuk Damai dan juga Rekonsiliasi ASEAN-IPR.
“Saya sangat terkesan dengan semua yang tersebut dikerjakan negara-negara ASEAN pada hal perempuan, perdamaian, juga keamanan, juga melakukan pergerakan forward dengan keterlibatan yang digunakan diarahkan pada pencapaian perdamaian lalu rekonsiliasi, baik antarnegara maupun antara negara lalu pemangku kepentingan non-negara,” ucapnya.
Lebih lanjut Kravik mengakui bahwa terdapat tantangan pada mendirikan kapasitas bagi perempuan di dalam ASEAN, khususnya akibat adanya keterbatasan dana dan juga prioritas lain yang digunakan juga membutuhkan pendanaan. Namun, beliau menekankan bahwa keterlibatan perempuan di perdamaian ini harus berubah menjadi prioritas.
Terkait Indonesia, ia bahkan memandang bahwa apabila pemerintah Indonesia ingin mencapai target pertumbuhan sebesar 8 persen, perempuan harus berubah jadi bagian dari solusi.
“Hak asasi manusia serta supremasi hukum harus didukung. Bukan cuma dikarenakan itu hal yang tersebut benar, tetapi dikarenakan itulah cara yang dimaksud tepat untuk menjalankan pemerintahan yang mana efektif, kemudian itulah cara untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi Anda,” ujar dia.
Adapun Norwegia sudah menyokong banyak inisiatif di ASEAN pada perdamaian lalu rekonsiliasi, salah satunya Proyek ASEAN-IPR tentang Perempuan di Proses Perdamaian, yang mana bertujuan untuk menghimpun pengalaman masa sekarang kemudian masa sesudah itu tentang partisipasi perempuan pada penciptaan juga perkembangan perdamaian dalam semua Negara Anggota ASEAN (AMS).
Selama bertahun-tahun, Norwegia telah dilakukan terlibat di beberapa upaya perdamaian dan juga rekonsiliasi pada Asia Tenggara, diantaranya pada Filipina, Myanmar, lalu Indonesia, yakni pada Aceh.
Upata Norwegia di perdamaian dan juga rekonsiliasi berputar di dalam sekitar nilai-nilai kepemilikan para pihak, inklusivitas, imparsialitas, lalu kolaborasi pada antara para pihak terkait.
Artikel ini disadur dari Wamenlu Norwegia soroti peran penting perempuan dalam misi perdamaian
